Yayasan Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui penyaluran dana hibah kepada berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Yayasan Tifa didirikan pada 8 Desember 2000 oleh tiga belas tokoh masyarakat sipil yaitu Hadi Soesastro, Felia Salim, Daniel Dhakidae, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Bambang Widjodjanto, Tosca Santoso, Riefqi Muna, Debra Yatim, Lukas Luwarso, Budi Santoso, Chusnul Mariyah, dan Smita Notosusanto. Sejak berdiri, Tifa terus berupaya mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal, perluasan hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, advokasi bagi perwujudan media yang bebas, perbaikan tata kelola pemerintahan serta transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, serta sejumlah program lain yang selaras dengan upaya mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia. Berkat kerja-kerjanya, Yayasan Tifa kini telah menjadi salah satu aktor dalam upaya mendorong terciptanya masyarakat terbuka, termasuk peningkatan kualitas demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.[1]

Filosofi Tifa

Nama organisasi ini diambil dari nama Tifa, sebuah alat musik pukul serupa gendang yang digunakan masyarakat adat di wilayah timur Indonesia untuk memanggil warga sekitar agar turut serta dalam pertemuan dan/atau acara-acara adat lainnya. Alat musik ini juga digunakan oleh masyarakat adat untuk menyebarkan pesan damai dan keharmonisan.

Visi

Yayasan Tifa memiliki visi yaitu “Terwujudnya masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebhinekaan, kesetaraan dan keadilan”.

Kerja-Kerja Tifa

Pada tahun 2016, Yayasan Tifa merumuskan ulang visi organisasi yang diturunkan dalam empat rumusan nilai yang menjadi landasan pelaksanaan program Tifa.[2] Keempat nilai tersebut antara lain:

Keterbukaan

Keterbukaan menjamin proses pelayanan publik yang bertanggung gugat dan memungkinkan warga untuk mengetahui dan menuntut pemenuhan haknya. Keterbukaan juga dapat mencegah korupsi dan menjaga integritas lembaga penyedia layanan publik. Sebagai contoh, Yayasan Tifa menerapkan prinsip keterbukaan di sektor kesehatan dan berupaya mendorong keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memantau dan mengkoordinasikan distribusi kartu kepesertaan program JKN bagi masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sidoarjo terutama bagi warga terdampak lumpur.

Kebinekaan

Pengarusutamaan pluralisme dan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk serta perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Salah satunya melalui  dukungan Yayasan Tifa terhadap kerja Yayasan Kampung Halaman bersama kelompok muda penghayat kepercayaan yang memproduksi film yang kemudian digunakan oleh masyarakat sipil sebagai alat bantu advokasi dan ruang diskusi yang bermanfaat untuk mengenali persoalan yang dialami warga penghayat.

Kesetaraan

Kelompok minoritas seperti kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan Gafatar serta penganut kepercayaan lokal kerap menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Diskriminasi yang diterima kelompok-kelompok tersebut pun menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi maupun pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Yayasan Tifa bekerja bersama mitra melakukan penguatan terhadap komunitas korban tindak pelanggaran KBB di Indonesia serta penguatan komunikasi dan bina damai antara kelompok agama lewat berbagai forum seperti Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang dikerjakan bersama International Center for Islam and Pluralism (ICIP) dan Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB) bersama dengan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA).

Keadilan

Berbagai hambatan seperti kurangnya ketersediaan bantuan hukum dan korupsi telah mempersulit masyarakat, khususnya kelompok miskin, minoritas, dan marjinal, dalam memperoleh layanan peradilan dan mendapat hak legalnya. Salah satu upaya yang dilakukan Yayasan Tifa untuk memperluas akses keadilan adalah mendukung pelaksanaan Sekolah Paralegal di beberapa wilayah di Indonesia serta meningkatkan jumlah organisasi bantuan hukum di tingkat desa, serta membangun mekanisme pemantauan korupsi peradilan.

 


[1] Laporan Tahunan Yayasan Tifa dan Dokumen Renstra Tifa 2016-2020. Laporan ini dapat diunduh di tautan http://www.tifafoundation.org/publikasi-item/laporan-tahunan-yayasan-tifa-2015-2016/

[2] Dikutip dari Dokumen Rencana Strategis Yayasan Tifa 2016-2020 dan Program Memo Tifa Tahun 2017