International Partnership Mission to IndonesiaInternational Partnership Mission to Indonesia


2014-12-02-Mandarin-group photo-resized-courtesy

Pernyataan Pers

International Partnership Mission to Indonesia adalah sekelompok organisasi internasional dan regional di bidang kebebasan berekspresi yang terdiri dari Article 19, Centre for Law and Democracy, Committee to Protect Journalists, Freedom House, International Federation of Journalists, International Media Support, Open Society Foundations Programme on Independent Journalism dan the Southeast Asian Press Alliance.

Berlangsung mulai 1 hingga Desember 2014, misi kunjungan ini telah menemui berbagai pemangku kepentingan di bidang media dan kebebasan pers, mulai dari Menkominfo Rudiantara hingga berbagai kelompok jurnalis dari Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, dan Yogyakarta. Tuan rumah misi ini adalah Yayasan TIFA, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).


2014-12-02-Mandarin-group photo-resized-courtesy

Press Statement

The International Partnership Mission is a group of representatives of international and regional freedom of expression organisations, comprising Article 19, Centre for Law and Democracy, Committee to Protect Journalists, Freedom House, International Federation of Journalists, International Media Support, Open Society Foundations Programme on Independent Journalism and the Southeast Asian Press Alliance.

The Mission was hosted by Yayasan TIFA, in collaboration with Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran and Aliansi Jurnalis Independen, and includes meetings with high level stakeholders from government, civil society and the media. Following two days of meetings in Jakarta, the Mission is in Bali to meet journalists from Bali, Ambon, South Sulawesi, Papua and Yogyakarta.Sejak transisi demokrasi pada 1998, telah banyak perbaikan signifikan dalam kehidupan media Indonesia. Namun, kami mengamati bahwa masih terdapat beberapa masalah di mana kebebasan pers dan hak akan kebebasan berekspresi masih terancam. Kami pun mencatat bahwa:

  • Kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap jurnalis terus terjadi yang menghambat penciptaan kehidupan media yang merdeka dan aman. Secara khusus, kami melihat bahwa banyak pelaku serangan terhadap jurnalis masih menikmati impunitas atau kekebalan hukum. Meskipun telah ada kemajuan di beberapa kasus, termasuk dalam pembunuhan Anak Agung Prabangsa di Bali, sebagian besar kasus tetap tidak terselesaikan, bahkan ada yang tidak diselidiki sama sekali. Selain pengaruhnya terhadap korban bersangkutan, kekerasan terhadap jurnalis adalah sebuah ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan memadai kepada jurnalis dan menyelidiki secara tuntas ancaman atau kekerasan terhadap mereka.
  • Hak digital masih berada di bawah ancaman, salah satunya akibat sanksi yang begitu keras dari UU ITE untuk berkespresi di media online. Kami mencatat bahwa standar internasional memandatkan pencemaran nama baik (defamasi) harus diperlakukan sebagai perkara perdata, bukan perkara pidana. Sanksi bagi pernyataan secara online seharusnya juga tidak melebihi sanksi untuk pernyataan yang sama yang disampaikan di media cetak, penyiaran, atau secara offline. Mekanisme websitefiltering yang memblokir banyak sekali website juga masih bermasalah karena ada website dengan isi positif yang ikut terblokir.
  • Keberagaman media yang sangat terbatas di Indonesia juga melemahkan hak warga akan keberagaman informasi dan hak untuk berekspresi di media. Ini salah satunya disebabkan oleh pemusatan dan oligarki kepemilikan media, terutama televisi, yang bertentangan dengan prinsip kehidupan media yang demokratis yakni keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keberagaman isi media (diversity of content). Kami juga mencatat perlunya media, terutama media mainstream, untuk mempromosikan toleransi dan kebhinekaan dalam isi liputannya, terutama pemberian ruang untuk suara kelompok minoritas, tradisional, dan terpinggirkan. Kepemilikan terpusat yang beririsan dengan afiliasi politik juga terbukti merupakan ancaman serius bagi perkembangan demokrasi.
  • Pembatasan akses jurnalis asing ke Indonesia ke daerah sensitif seperti Papua adalah sebuah kebijakan yang tidak tepat karena jurnalis harus memperoleh izin tambahan dari berbagai kementerian dan kantor pemerintah, yang sangat jarang diberikan. Kebijakan yang menyulitkan liputan ini menghambat pemahaman negara-negara lain terhadap Indonesia, yang justru merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Kami mencatat bahwa keempat hal di atas adalah masalah utama, yang membutuhkan kerja sama terus-menerus antara lembaga pemerintah, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil untuk menciptakan kehidupan media dan kebebasan berekspresi yang sehat dan menguntungkan warga. Berbagai pemangku kepentingan internasional pun berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam penerapan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam bidang-bidang di atas.

Since its democratic transition began, there have been significant improvements in Indonesia’s media environment. However, we observe that there are still several areas of concern where press freedom and the right to freedom of expression remain under threat. We note with particular concern that:

  • Violence, intimidation and threats against journalists continue to present a significant challenge to the establishment of a free and safe media environment. In particular, we note that many perpetrators of attacks against journalists continue to enjoy impunity for their actions. Although there has been progress in some cases, including the Anak Agung Prabangsa murder case, most others remain unsolved, and even uninvestigated. Beyond their impact on the individual victims, violence against journalists represents a threat to freedom of expression as a human right, and States have an obligation to provide adequate protection to members of the press, and to thoroughly investigate any violence or threats perpetrated against them.
  • Digital rights remain under threat in Indonesia, including as a result of overly harsh penalties for online speech, notably those contained within the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. We note that international standards mandate that defamation should be treated as a civil, rather than a criminal matter, and that penalties for online speech should not exceed those for equivalent statements made offline. Indonesia’s filtering mechanisms, under which access to millions of websites have been blocked, are an additional cause for concern.
  • Indonesia’s limited media diversity also undermines the ability of individuals to fully exercise their right to freedom of expression, and to receive information. This includes an unhealthy concentration of media ownership, running contrary to the regulatory framework in place, which limits the diversity of voices that are heard in the public sphere. We also note a need among the media to exercise tolerance in its reporting, and to ensure robust space for minority, indigenous and other marginalised voices.
  • Limitations on journalists’ access to Indonesia remains a key area of concern. Restrictions on foreign journalists entering sensitive regions such as Papua and West Papua mean reporters must obtain additional permissions from an array of government offices, which are seldom granted. A series of documented arrests and deportations of journalists reporting from sensitive areas highlights the pervasive nature of the problem, which threatens to chill important reporting emanating from Indonesia.

We note that these are major problems, which will require ongoing cooperation between State institutions, journalists and civil society in order to facilitate continued progress towards the establishment of a strong framework for freedom of expression and media development based on human rights. International stakeholders also have a critical supporting role to play in promoting the adoption of better practices on these issues.