Kado “Kasih Sayang” itu adalah RKUHP

Kado “Kasih Sayang” itu adalah RKUHP

Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 14 Februari 2018. Jika disahkan, RKUHP akan menjadi kado terpahit di Hari Kasih Sayang dari pemerintah untuk rakyat Indonesia.

Mengapa kado pahit? Ini karena RKUHP yang baru justru berpotensi mengkriminalisasi warga, khususnya perempuan dan anak, masyarakat adat, penghayat kepercayaan, dan kelompok minoritas seksual (LGBTIQ).

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP menyatakan terdapat pasal-pasal ngawur dalam RKUHP. Salah satunya adalah pasal 484 dan 488 tentang zina. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dipidana dengan ancaman lima tahun penjara. Yayasan Tifa menilai, pasal tersebut berpotensi mengkriminalisasi masyarakat miskin, masyarakat adat, dan penghayat kepercayaan yang pernikahannya sulit untuk dicatat oleh Negara.

Penjelasan mengapa pasal terkait zina dalam RKUHP dinilai bermasalah. Infografis: Youth Proactive.

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Darmawan Triwibowo mengatakan, perluasan pasal terkait dengan kesusilaan yang meregulasi zina, pencabulan, dan homoseksual merupakan bentuk intrusi negara terhadap ranah pribadi warga dan bentuk kriminalisasi terhadap kelompok minoritas. “Tanpa revisi terhadap KUHP pun, kelompok minoritas, seperti halnya kelompok LGBTIQ, sudah mengalami diskriminasi dan kekerasan. Revisi ini akan memberikan pembenaran legal terhadap tindak diskriminasi tersebut,” tuturnya.

Darmawan juga menilai, RKUHP ini sarat dengan kepentingan politik sesaat. “Ini terkait dengan kebutuhan partai politik dan para politisi di parlemen untuk mendulang suara dari kelompok pemilih konservatif, baik di Pilkada tahun 2018 maupun Pileg dan Pilpres pada tahun 2019,” tambahnya.

Mencederai Perlindungan Anak

Selain itu, RKUHP baru juga berpotensi mencederai upaya memenuhi dan melindungi hak anak. RKUHP mengatur tentang pidana tambahan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pemenuhan kewajiban adat. Berbeda dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), RKUHP tidak menjelaskan lebih lanjut poin pemenuhan kewajiban adat tersebut sehingga anak yang berhadapan dengan hukum berpotensi menjadi korban.

Penjelasan mengapa RKUHP baru dapat mengancam upaya perlindungan anak. Infografis: Yayasan Tifa.

Sebagai respon terhadap pasal-pasal bermasalah di RKUHP, kelompok masyarakat sipil melakukan melakukan aksi di depan Gedung DPR RI pada hari Senin, 12 Februari 2018.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang merupakan mitra Tifa adalah salah satu lembaga yang menolak keras RKUHP. Direktur Eksekutif ELSAM Wahyu Wagiman mengungkapkan, masyarakat melakukan aksi untuk meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan RKUHP. “Karena masih banyak ketentuan-ketentuan yang membatasi dan melanggar hak-hak warga negara, utamanya yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, politik dan demokrasi, dan juga privasi warga negara,” katanya.

Wahyu menambahkan, jika pemerintah dan DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP pada 14 Februari 2018, ELSAM dan organisasi masyarakat sipil lainnya akan mengajukan uji materi RKUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Salah satu hal pasti dilakukan adalah menguji setiap pasal yang ada dalam KUHP baru tersebut ke MK,” ujarnya.

Sebagai lembaga yang bekerja untuk mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia yang menjunjung keberagaman, kesetaraan, dan keadilan, Yayasan Tifa menilai bahwa hukum dan sistem peradilan – sebagai salah satu tiang tumpu demokrasi – tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu, apalagi yang bersifat jangka pendek. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau dan memastikan agar revisi KUHP yang tengah berjalan tidak mencederai hak-hak warga negara apapun afiliasi mereka.

“Ini adalah tanggung jawab kita semua. Jika kita berpangku tangan dan membiarkan supremasi hukum terkikis karena kita merasa bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan kita secara langsung (sebagai kelompok mayoritas), kita sedang hidup dalam ilusi. Pada akhirnya dalam jangka panjang, sistem hukum yang tidak kredibel akan mencederai semua warga,” jelas Darmawan.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.tifafoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/Tolak-RKUHP.jpg);background-size: cover;background-position: left top;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}