Konten Satir Bukan Tindak Kriminal

Konten Satir Bukan Tindak Kriminal

Ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya di ruang publik maupun ranah maya kian menyempit. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang dijerat pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang tertuang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elktronik (UU ITE).

Baru-baru ini, tepatnya pada Selasa, 31 Oktober 2017, seorang warga bernama Dyan Kemala Arrizzqi ditangkap pihak kepolisian atas dugaan telah menghina dan mencemarkan nama baik Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Tak hanya Dyan, seperti diberitakan oleh Tirto.id, sampai Kamis, 2 November 2017, Kuasa Hukum Setya Novanto Fredrich Yunandi telah melaporkan 68 akun media sosial penyebar meme mengenai kliennya kepada kepolisian.

Menanggapi peristiwa itu, jaringan relawan kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyampaikan sejumlah desakan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya, SAFEnet menuntut agar pihak kepolisian menghentikan pemidanaan para penyebar meme Setya Novanto. Koordinator Regional SAFEnet Damar Juniarto mengatakan pihak kepolisian telah salah kaprah sebab Dyan dan akun-akun lainnya hanya menyebarkan meme berisi satir, bukan penghinaan. Dan menurut Damar, menyebarkan konten satir tidak termasuk tindakan kriminal.

Tak hanya itu, Yayasan Tifa menilai, pemidanaan terhadap para penyebar meme tersebut dapat berdampak buruk pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat di Indonesia.

Baca tuntutan dan desakan SAFEnet kepada pihak kepolisian terkait pemidanaan para penyebar meme Setya Novanto selengkapnya di bawah ini.


Siaran Pers

Menyebarkan Satir Bukanlah Tindakan Kriminal, Polisi Harus Hentikan Pemidanaan Para Penyebar Meme Setya Novanto

 

Jakarta, 2 November 2017 РPada hari Selasa, 31 Oktober 2017 terjadi penangkapan atas warganet bernama  Dyan Kemala Arrizzqi di rumahnya di Tangerang sekitar pukul 22.00 WIB atas dugaan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Setya Novanto. Perempuan pemilik akun instagram @dazzlingdyann berusia 29 tahun itu kini  berstatus tersangka dan dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana pasal 45 ayat 3 UU ITE maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp 750 juta. Penangkapan ini bagian dari proses penyidikan polisi setelah menerima aduan Setya Novanto lewat kuasa hukumnya yakni Fredrich Yunadi dan Yudha Pandu pada 10 Oktober 2017.

Adapun Dyan bukan satu-satunya orang yang diadukan, karena dalam surat laporan polisi nomor LP/1032/X/2017/Bareskrim ada 32 akun Instagram, Twitter, dan Facebook yang dilaporkan ke Ditsiber Bareskrim Polri pada 10 Oktober 2017 dengan rincian sebagai berikut:

15 Akun Twitter:

  1. https://twitter.com/YKW1AM
  2. https://twitter.com/antox_bondre
  3. https://twitter.com/bimasatr061
  4. https://twitter.com/iqbalembal
  5. https://twitter.com/bagas_satrioo
  6. https://twitter.com/tabah110258
  7. https://twitter.com/IrwanSuryadi
  8. https://twitter.com/Fauzan_vcc
  9. https://twitter.com/hidahidaan
  10. https://twitter.com/pemudatakhijrah
  11. https://twitter.com/DikdikHakim
  12. https://twitter.com/Moch_Rofiun
  13. https://twitter.com/gavarakun
  14. https://twitter.com/JalanSoreSore
  15. https://twitter.com/Timnas_Day

9 akun Instagram:

  1. https://instagram.com/nonogerard/
  2. https://instagram.com/ajie_gergaji
  3. https://instagram.com/indonesiavoice_/
  4. https://instagram.com/dazzlingdyann
  5. https://instagram.com/ridwan.muhammad91/
  6. https://instagram.com/awreceh.id/
  7. https://instagram.com/pemaulana
  8. https://instagram.com/kotakkotakalay/
  9. https://instagram.com/ala_nganu

8 akun Facebook:

  1. https://facebook.com/MemePolitikIndo
  2. https://facebook.com/netti.hutabarat
  3. https://facebook.com/ponang.syahputra
  4. https://facebook.com/andre.hadiyavsadath
  5. https://facebook.com/loriz.annas
  6. https://facebook.com/tonizanama.ariyanto
  7. https://facebook.com/azis.putra.tanya.kenapa
  8. https://facebook.com/tonizanama.ariyanto

Dalam perkembangannya, disebutkan jumlah mereka yang diperiksa telah bertambah hingga mencapai lebih dari 68 akun media sosial seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Setya Novanto kepada media online Tirto.id pada 2 November 2017.

Atas situasi ini, jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara yakni Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet menyampaikan sejumlah desakan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk:

  1. Menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dengan mendorong mediasi para pihak untuk mengklarifikasi sebagai upaya penyelesaian, mengingat kasus pemidanaan defamasi seharusnya adalah upaya hukum terakhir (ultimuum remedium). Sudahkah kesempatan klarifikasi tersebut diberikan kepada mereka yang disangkakan melakukan pencemaran nama baik? Sudahkah diupayakan mediasi sebelum menempuh jalur pemidanaan?
  1. Berikan proses hukum yang layak pada mereka yang diduga melakukan tindakan pidana pencemaran nama, yaitu proses pengiriman surat panggilan dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi di depan penyidik, sebelum ditetapkan sebagai tersangka.Penangkapan yang sah mensyaratkan banyak hal yaitu terpenuhinya alat bukti permulaan yang cukup, penangkapan dilakukan karena yang berssangkutan tidak memenuhi panggilan polisi, berpijak pada landasan hukum yang di dalam pasal defamasi sesuai UU No. 19 Tahun 2016 telah turun ancaman pidananya menjadi 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta sehingga sesuai hukum acara tidak boleh dilakukan penangkapan. Lalu bila dilakukan penahanan dari penyidik polisi, maka harus memenuhi syarat penahanan subyektif sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Oleh karena itu, penangkapan dan penahanan para penyebar meme ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang merenggut hak asasi seseorang dan pantas dikecam.
  1. Memperhatikan konteks penyebaran meme terkait Setya Novanto di bulan September 2017. Penyebaran tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteksnya yaitu kegeraman masyarakat luas atas proses pemeriksaan kasus mega korupsi e-KTP yang diduga melibatkan diri Setya Novanto. Alih-alih memenuhi panggilan pemeriksaan, Setya Novanto secara tiba-tiba sakit dan mangkir dari panggilan. Lalu tidak lama kemudian muncul meme tersebut yang merupakan reaksi spontan masyarakat sehingga tidak bisa dikatakan sebagai bentuk penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, apalagi digerakkan secara sepihak. Memisahkan teks dengan konteks dalam kasus penyebaran meme ini membuat pokok persoalan hukum menjadi timpang dan tidak menyentuh akar masalah korupsi yang menyebabkan munculnya penyebaran meme tersebut serta berdampak pada pelemahan gerakan anti korupsi demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
  1. Oleh karena itu, segera hentikan pemidanaan terhadap para penyebar meme Setya Novanto ini dan sebaiknya kuasa hukum Setya Novanto mencabut aduan karena dampak yang ditimbulkan dari pemidanaan ini akan merugikan banyak pihak.

Jakarta, 2 November 2017

 

Narahubung :

Damar Juniarto (Regional Coordinator SAFEnet) – 08990066000

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.tifafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/new-piktochart_25804309.png);background-size: cover;background-position: left top;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}