KontraS: Tetap Konsisten Perjuangkan HAM dan Demokrasi di Indonesia

Peserta Asik Asik Aksi membuat barikade untuk menghalangi massa penyerang masuk ke YLBHI pada Minggu, 17 September 2017, malam. Foto: Twitter/Kristian Erdianto
Penyerangan YLBHI, Harga dari Ambiguitas Peran Negara dalam Melindungi Hak Demokrasi Warga
September 19, 2017
Promosi Festival Film Papua yang diselenggarakan di Merauke, Papua pada 7-9 Agustus 2017. Foto: Dok. Papuan Voices.
Menyuarakan Papua Lewat Film
Oktober 24, 2017
Show all

KontraS: Tetap Konsisten Perjuangkan HAM dan Demokrasi di Indonesia

KontraS melalui kerja-kerjanya mendorong dan mendesak Negara untuk menuntaskan berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Air, salah satunya di Aceh. Foto: Diambil dari akun Instagram kontras_update.

KontraS melalui kerja-kerjanya mendorong dan mendesak Negara untuk menuntaskan berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Air, salah satunya di Aceh. Foto: Diambil dari akun Instagram kontras_update.

“Kami akan tetap tegas. Siapa pun pemimpinnya dan penguasanya, koreksi terhadap pemerintah akan tetap menjadi prioritas kami.” – Koordinator KontraS Yati Andriyani, Selasa, 14 Maret 2017.

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Sejak berdiri pada 20 Maret 1998, KontraS mendedikasikan kerja-kerjanya untuk mendorong demokrasi yang berbasis pada kedaulatan rakyat. KontraS juga teguh memegang prinsip bahwa rakyat harus terbebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi ini juga senantiasa menjunjung nilai-nilai anti kekerasan dan diskriminasi, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Lembaga yang dikenal keras menyuarakan pemenuhan hak asasi manusia ini awalnya merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996.

KontraS termasuk ke dalam salah satu organisasi masyarakat sipil yang mendukung perjuangan masyarakat Pegunungan Kendeng dalam menolak pembangunan pabrik semen di wilayah mereka. Koordinator KontraS Yati Andriani ikut serta dalam aksi menyemen kaki di depan Istana Negara pada Maret 2017 lalu. Foto: Dok. KontraS (Diambil dari akun Instagram kontras_update).

KontraS turut mendukung perjuangan masyarakat Pegunungan Kendeng dalam menolak pembangunan pabrik semen di wilayah mereka. Koordinator KontraS Yati Andriani ikut serta dalam aksi menyemen kaki di depan Istana Negara pada Maret 2017 lalu. Foto: Diambil dari Instagram kontras_update.

Lalu, bagaimana perjalanan KontraS selama sembilan tahun menegakkan HAM di Indonesia?

Pada Februari 2017, KontraS meresmikan struktur kantor ekskutif yang baru. Koordinator KontraS terpilih untuk periode 2017-2022 Yati Andriyani lebih jauh menceritakan sepak terjang KontraS kepada Yayasan Tifa, termasuk kerja sama yang selama ini terjalin antara kedua organisasi.

“Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Lalu disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS,” cerita Yati.

Yati menilai, kondisi penegakan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. “Negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM. Pemerintah dibangun atas dasar kompromi dan kolusi dengan para pelanggar HAM atas nama konsolidasi politik yang semu, tujuan politik yang pragmatis,  dan tujuan pembangunan, perekonomian yang meminggirkan hak-hak rakyat,” tegas Yati.

Oleh sebab itu, Yati menuturkan, KontraS akan terus menjadi rumah sekaligus alat bagi para korban peristiwa pelanggaran HAM dan masyarakat melawan penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya

Jalan Yang Tak (Selalu) Mulus

Sembilan belas tahun berdiri tak lantas memuluskan jalan KontraS dalam mendorong penegakan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Ada beberapa hal yang menyebabkan mandeknya upaya-upaya penegakan HAM di Tanah Air.

Wakil Koordinator II KontraS, Adrian Budi Sentosa mengatakan rantai impunitas di Indonesia masih kuat. Tak hanya itu, Adrian menuturkan, pelaku dan aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu malah menduduki posisi strategis dalam lingkar kekuasaan saat ini. “Aktor-aktor pelanggar HAM tak dihukum sehingga tidak ada perlindungan, kepastian, pemulihan, dan keadilan untuk para korban,” ungkap Adrian.

Adrian juga menilai, belum meratanya akses informasi dan edukasi masyarakat Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi KontraS untuk membumikan HAM. Oleh karena itu, KontraS pun aktif memberikan peningkatan pengetahuan dasar mengenai HAM dan keterampilan kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat agar mampu mengadvokasi dirinya sendiri maupun orang lain.

Sebagai lembaga yang menjunjung nilai keadilan, KontraS berharap kerja-kerjanya dapat berkontribusi pada perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penghormatan HAM di Indonesia. “KontraS ingin menjadi trendsetter dalam pengarusutamaan HAM lintas lapisan masyarakat dan menjadi sahabat bagi setiap manusia yang berjuang untuk HAM dan keadilan,” ujar Adrian.

Karena kesamaan cita-cita itulah – membangun Indonesia yang menjunjung nilai-nilai keterbukaan, keadilan, kesetaraan, dan kebinekaan – Yayasan Tifa terus menjalin kerja sama dengan KontraS. Setidaknya, dalam periode tahun 2012 sampai tahun 2016, Yayasan Tifa memberikan dukungan kepada KontraS dalam kerja-kerjanya mendorong keterbukaan informasi publik di sektor kepolisian, memberikan penguatan kapasitas kepada korban kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, mendorong pengakuan identitas para korban pelanggaran HAM masa lalu di ruang publik, dan melakukan penelitian mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia.

Tak hanya memberikan dukungan program, Yayasan Tifa juga mendukung Yati Andriyani, Koordinator KontraS, dalam mendapatkan penghargaan The New Executive Fund (NEF) dari Open Society Fellowship, sebuah inisiatif pendanaan bagi pimpinan baru sebuah organisasi yang berpotensi menjadi sosok pemimpin yang ahli dan aktif bekerja di isu-isu keterbukaan, keadilan, kesetaraan, dan kebinekaan.

KontraS sadar, daftar pekerjaan rumah dalam menegakkan HAM dan keadilan di Indonesia masih panjang. Meski demikian, KontraS optimis, masyarakat Indonesia akan senantiasa terlibat secara aktif dan kritis dalam upaya-upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia.

“Kami (KontraS) pun tidak akan berhenti mengoreksi negara untuk memenuhi kewajibannya menghormati, memenuhi, melindungi HAM,” pungkas Yati.

Selamat berjuang untuk KontraS!