Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi & Penyiaran di Indonesia

Perdes Penataan Ruang, Benteng Pertahanan Masyarakat Desa
Agustus 9, 2015
Kesempatan Berkarir di TifaJob Opportunities @ Tifa
September 30, 2015
Show all

Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi & Penyiaran di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengapresiasi kerjasama dengan masyarakat sipil dalam menegakkan kedaulatan telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia.

Telekomunikasi dan penyiaran adalah dua sektor strategis yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan politik sangat besar bagi sebuah bangsa. Di era konvergensi teknologi saat ini, kedua sektor tersebut sangat berhubungan bahkan menyatu, tapi di Indonesia regulasi keduanya masih belum padu, bahkan secara paradigma berbeda.

Sekelompok peneliti yang tergabung dalam organisasi Pemantau Regulasi & Regulator Media (PR2Media) baru-baru ini memetakan persoalan telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyatakan sangat mengapresiasi penelitian yang sudah dilakukan oleh PR2Media. “Kemkominfo membutuhkan banyak masukan, apalagi dari kalangan masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat,” ujarnya. Rudiantara juga mengingatkan bahwa jika berbicara mengenai kedaulatan, haruslah menekankan pada asas manfaat. Berbagai upaya yang dilakukan haruslah untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Sementara Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa telekomunikasi seharusnya masuk dalam aspek pertahanan nasional. “Satu isu yang menguat dalam pembahasan di DPR adalah perspektif ketahanan nasional. Tiga hal yang terkandung didalamnya adalah persoalan eksistensi suatu negara, kedaulatan suatu negara, serta pembangunan dan kemakmuran,” katanya.

Ia menambahkan, “Saat ini terminologi pertahanan sudah semakin meluas dan telekomunikasi seharusnya sudah masuk dalam aspek pertahanan dan perspektif kedaulatan.” Menurut Mahfud tujuan akhir yang ingin dicapai adalah keberlangsungan dan kesinambungan. Untuk itu, ia melihat tiga sabuk kunci yaitu security belt, prosperity belt, dan information belt.

Buku berjudul “Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi & Penyiaran di Indonesia” adalah buku ketujuh yang diterbitkan oleh PR2Media berisi tentang regulasi dan regulator media. Penerbitan buku-buku PR2Media yang didukung oleh Yayasan Tifa telah menjadi salah satu rujukan dalam merevisi sejumlah kebijakan media di Indonesia. Acara peluncuran buku dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juli 2015, di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak awal perkembangan telekomunikasi, pemerintah Indonesia kurang memperhitungkan keberlanjutan kebijakan yang dibuatnya. Ketiadaan blue print dan road map yang memadai untuk pembangunan berbagai sektor di telekomunikasi menjadi salah satu sebab utamanya. Indonesia perlu mendefinisikan peran strategisnya dalam kancah ekonomi politik global  serta mengarahkan kebijakan pada integrasi teknologi dan regulasi, konten dan infrastruktur, bisnis dan sosial-budaya.

Masyarakat juga cenderung hanya menjadi pasar untuk industri telekomunikasi dan internet, yang banyak dimiliki oleh pemain asing. Saat ini perusahaan telekomunikasi di Indonesia masih ada yang sahamnya dikuasai asing. Hal ini terjadi karena regulasi yang ada membuka peluang untuk ini. Contohnya, perusahaan seluler XL dan Indosat. 66.49% saham XL dikuasai oleh Axiata Investments asal Malaysia, sementara 65% saham Indosat dikuasai oleh perusahaan telekomunikasi Qatar yang bernama Ooredoo.

“UU Telekomunikasi No. 36/1999 dibuat di zaman deregulasi dan liberalisasi, yang menyebabkan pemodal asing dapat menjadi pemegang saham mayoritas yang mengendalikan perusahaan telekomunikasi. Sementara itu, UU Penyiaran No. 32/2002 lahir di zaman reformasi sehingga undang-undang ini lebih demokratis dalam pengaturan kepemilikan. Sejumlah pasal menunjukkan bahwa kedua undang-undang itu mempunyai perbedaan paradigmatik dalam mengatur kegiatan industrinya,” kata Amir Effendi Siregar, Ketua PR2Media.

Ketergantungan pada produk impor dan fokus pemerintah pada infrastruktur menyebabkan industri konten nasional tidak berkembang. Content provider asing justru memenuhi saluran telekomunikasi nasional, termasuk internet, yang telah dibangun dengan susah-payah. Para penyedia konten itu mendapatkan banyak keuntungan dari transaksi yang dilakukan masyarakat, tapi negara tidak begitu menikmati tambahan devisa dari transaksi yang terjadi. Ke depan, menurut sejumlah informan riset, strategi telekomunikasi bisa fokus pada pemberdayaan konten dan aplikasi lokal.

Momentum penting

Saat ini adalah momentum penting bagi Indonesia. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 DPR menjadi kesempatan bagi masyarakat sipil untuk mengawal proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Pengawalan RUU diharapkan dapat menciptakan sistem telekomunikasi dan penyiaran yang sesuai dengan kepentingan publik; tidak dipengaruhi kekuatan politik maupun tekanan pemodal. Pembuatan studi dan diseminasi hasil seperti ini adalah salah satu bentuk upaya Yayasan Tifa bersama mitra-mitranya dalam melakukan advokasi kepada para pembuat kebijakan.