Dalam tatanan demokrasi, Negara berkewajiban memenuhi dan melindungi hak-hak demokratis warganya seperti hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul. Namun, Yayasan Tifa menilai, alih-alih memenuhi kewajibannya tersebut, Negara justru turut terlibat dalam proses konsolidasi anti demokrasi, baik melalui praktik politik maupun legislasi.

Lihat saja berbagai tindakan represif dan melanggar hak demokratis yang dialami warga Papua. Data LBH Jakarta dan TAPOL menunjukkan, jumlah warga Papua yang ditahan karena mengkritik dan menyatakan pendapat mengenai masalah Papua meningkat setiap tahunnya, khususnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo – 370 kasus pada tahun 2014; 1.083 kasus pada tahun 2015; dan 4.198 kasus hingga Juni 2016.

Selain masalah di Papua, upaya Negara melawan terorisme melalui jalur legislasi juga berpotensi menekan hak demokrasi warga. Draft Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang saat ini sedang dibahas di Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung represif. Contohnya, masa penahanan sejak proses penyidikan hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan diperpanjang menjadi 300 hari. Selain itu, di dalam RUU ini ada klausul mengenai pemidanaan terhadap penyebaran bentuk-bentuk ekspresi tertentu yang berpotensi membatasi kebebasan ekspresi warga.

Lebih lanjut. maraknya aktivisme warga dalam media sosial juga menjadi tantangan lain dalam pendalaman demokrasi. Alih-alih mendorong penghargaan terhadap kemajemukan dengan menghubungkan warga kepada keragaman sudut pandang, media sosial justru memperkuat polarisasi dan mendorong warga untuk mengambil posisi ekstrim terhadap liyan (Yayasan Tifa mengibaratkan kondisi ini seperti fenomena “bilik gema”). Warga yang sebenarnya memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi justru berpikiran sempit dalam memandang suatu isu. Hal ini pun menjadi pemantik praktik-praktik intoleransi dan diskriminasi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memperkuat demokrasi di Tanah Air, Yayasan Tifa akan memfokuskan kerja-kerjanya pada upaya:

  1. mendukung terwujudnya Papua Baru yang lebih damai dan berkeadilan melalui produksi dan penyebaran informasi tentang Papua yang beragam, serta dialog.
  2. mendukung koalisi masyarakat sipil yang melakukan advokasi bagi revisi Undang-Undang Anti Terorisme agar tidak melanggar hak-hak demokrasi warga.
  3. memperluas inisiatif anti berita palsu di ranah maya guna mereduksi ekstremisme dan maraknya fenomena bilik gema pada aktivisme warga di dalam media sosial

Tidak hanya itu, dalam upaya mendorong kontribusi Indonesia yang lebih besar dalam penciptaan pembelajaran bagi pendalaman demokrasi di kawasan Asia Pasifik, Yayasan Tifa juga mendukung pengembangan pusat pembelajaran di tingkat regional bersama Open Society Foundation Asia Pacific Regional Office (OSF APRO) dan menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan universitas di tingkat nasional dan regional.

MITRA KERJA

Membangun Kesadaran Publik Melalui Penggunaan Media Sosial Untuk Mempromosikan Narasi Papua

Periode Program: 2017 – 2018

Mengembangkan Papuan Voices : Advokasi Media Melalui Jangkauan dan Kampanye Terkait dengan Pengembangan Organisasi Secara Struktural dan Manajerial Secara Mandiri

Periode Program: 2017 – 2018

Sinergisitas Peran Masyarakat Sipil dan Pemerintah Dalam Mengkampanyekan Dialog Sebagai Media Penyelesaian Masalah di Papua

Periode Program: 2017 – 2018

KABAR TERBARU