Institusi dan sistem peradilan di Indonesia belum mampu menjamin hak warga memperoleh keadilan, khususnya kelompok miskin, minoritas, dan marjinal, termasuk kelompok minoritas agama seperti Syiah dan Ahmadiyah. Hal ini sayangnya diperparah oleh minimnya dukungan negara terhadap penyediaan bantuan hukum bagi mereka. Alokasi anggaran bagi bantuan hukum dan jangkauan pelayanan organisasi bantuan hukum (OBH) serta paralegal komunitas sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal masih terbatas. Infrastruktur kelembagaan serta kebijakan di tingkat kabupaten/kota juga tidak merata dan praktik korupsi yang terjadi di pengadilan masih marak terjadi.

Tak hanya itu, Yayasan Tifa menilai, penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu masih lemah. Negara hingga kini belum mampu memenuhi hak para korban tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti hak mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Berbagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan mewujudkan keadilan bagi para korban hingga kini tak kunjung membuahkan hasil.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan mewujudkan penegakan hukum dan reformasis sitem peradilan di Tanah Air, Yayasan Tifa akan memfokuskan kerja-kerjanya pada upaya peningkatan akses terhadap keadilan dan perwujudan keadilan transisi melalui:

  1. pengimplementasian kerangka kebijakan bantuan hukum yang terpadu dari tingkat nasional hingga tingkat lokal,
  2. penambahan jumlah OBH di tingkat kabupaten/kota dan paralegal di tingkat desa,
  3. peningkatan kapasitas paralegal untuk memperbesar akses bagi masyarakat miskin dan marjinal terhadap bantuan hukum,
  4. perluasan akses buruh migran terhadap mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak serta penyelesaian konflik,
  5. penguatan kerangka kebijakan reparasi bagi kelompok minoritas agama korban, konflik/represi/kekerasan yang menjadi pengungsi karena harus meninggalkan tempat asal dan aset-aset ekonomi produktif mereka, dan
  6. peningkatan kapasitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, pengorganisasian dan pendampingan kelompok-kelompok korban agar bisa berpartisipasi dengan baik dalam proses pencarian kebenaran dan rekonsialisasi demi terwujudnya penyelesaian pelanggaran HAM paska konflik di Aceh.

MITRA KERJA

Mendorong Pemenuhan Hak-Hak korban Pelanggaran HAM masa lalu melalui penguatan kelembagaan KKR Aceh

Periode Program: 2017 – 2019

Penguatan Akses terhadap Keadilan di Indonesia

Periode Program: 2015 – 2017

ATAS NAMA| Video Diary Keberagaman Remaja Indonesia | Workshop, Produksi dan Literasi Keberagaman Lewat Film

Periode Program: 2016 – 2017

KABAR TERBARU