Akses terhadap keadilan

Akses terhadap keadilan

Masyarakat Indonesia belum seluruhnya mendapatkan akses terhadap keadilan. Bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, khususnya, hak-hak mereka masih kerap terabaikan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat yang hidup di sekitar wilayah terdampak juga masih menjadi korban karena tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Tujuan topik ini adalah mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan mendukung advokasi free, prior, informed consent (FPIC) serta mekanisme partisipasi warga dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Terkait dengan pelaksanaan UU Bantuan Hukum, Yayasan Tifa mendorong terbangunnya kemitraan antara organisasi bantuan hukum (OBH) dan penyelenggara bantuan hukum sejak di tingkat perencanaan. Disamping itu, Yaayasan Tifa juga akan melanjutkan dukungannya selama ini untuk layanan keadilan di akar rumput melalui paralegal berbasis komunitas.

Penahanan pra-peradilan anakPenahanan Pra-Peradilan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Penahanan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum masih banyak terjadi. Pengadilan juga cenderung memenjarakan anak daripada mengalihkan hukuman. Padahal, ini seharusnya menjadi alternatif upaya yang paling terakhir mengingat tidak memadainya Lembaga Pemasyarakatan (LP) anak dan kenyataan bahwa anak di penjara tidak luput dari siksaan.

Topik ini bertujuan untuk merintis model-model diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menghindari penahanan yang tidak perlu. Keberadaan organisasi bantuan hukum dan badan pemasyarakatan (Bapas) yang efektif menjadi penting dalam upaya diversi tersebut. Disamping itu, dukungan para pihak menjadi prasyarat untuk keberhasilan upaya diversi anaka yang berkonflik dengan hokum.

Keadilan internasional & transisional

Keadilan Internasional dan Transisional

Rezim Orde Baru yang berkuasa selama tiga puluh tahun masih menyisakan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Para korban terus mencari keadilan hingga hari ini. Sejak tahun 2010, Tifa berupaya mengungkap kebenaran dari kondisi pada masa itu, mengadili pelaku pelanggaran dan merehabilitasi korban.

Topik ini bertujuan untuk melawan lupa dan mendorong rekonsiliasi antara korban dengan pelaku pelanggaran HAM masa lalu.

Upaya mewujudkan keadilan bagi para korban dilakukan melalui beberapa cara. Yayasan Tifa akan melakukan evaluasi dan pengembangan strategi baru keadilan transisional di Indonesia, termasuk mendokumentasikan dan mendiseminasi pengalaman korban maupun pelaku pelanggaran HAM. Tifa juga akan mendorong warga untuk mencari dan mendapatkan informasi terkait pelanggaran HAM masa lalu.

Hak kelompok minoritas

Hak Kelompok Minoritas Etnis, Budaya dan Agama

Keanekaragaman, mulai dari budaya, bahasa, hingga kepercayaan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Namun belakangan ini, perbedaan semakin tidak dihargai dan penindasan terhadap kaum minoritas semakin sering terjadi.

Tujuan utama dari topik ini adalah membangun jaringan dan meningkatkan kapasitas jaringan kelompok strategis di komunitas sebagai pelindung pertama kelompok minoritas. Jaringan ini juga diharapkan memberi daya tawar dan kekuatan bagi kelompok minoritas untuk mengklaim haknya, bahkan menuntut ganti rugi.

Yayasan Tifa akan memfokuskan kegiatan pada advokasi kasus-kasus diskriminasi dan pelanggaran hak minoritas agama dan rasial, serta membangun jaringan pemimpin komunitas melalui pelatihan pimpinan keagamaan, akademisi dan komunitas untuk menyediakan ruang dan mekanisme perlindungan minoritas. Dukungan diberikan terutama di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

[vc_teaser_grid title=”Berita-berita Terkait” grid_columns_count=”1″ grid_teasers_count=”4″ grid_content=”teaser” grid_layout=”title_text” grid_link=”link_post” grid_link_target=”_self” grid_template=”grid” grid_layout_mode=”fitrows” grid_posttypes=”post” grid_categories=”Human Rights & Justice” orderby=”date” order=”desc” el_position=”first”] Berita Terkait Lainnya...