Penegakan Hukum dan Reformasi Sistem Peradilan

Dalam Penegakan Hukum dan Reformasi Sistem Peradilan, kerja-kerja Yayasan Tifa terbadi dalam dua sub tema yakni: Akses Keadilan dan Keadilan Transisi.


Akses Keadilan

Ilustrasi: Pixabay.com/Alberto Sanchez

Ilustrasi: Pixabay.com/Alberto Sanchez

Institusi dan sistem peradilan di Indonesia belum mampu menjamin hak warga memperoleh keadilan. Mahalnya biaya perkara, jarak untuk mencapai pelayanan peradilan, lamanya proses termasuk kerapnya penundaan dan rumitnya prosedur, korupsi, represi dan berbagai hambatan lain telah menghalangi warga negara khususnya kelompok miskin, minoritas, dan marjinal memperoleh keadilan. Kelompok minoritas agama seperti Syiah dan Ahmadiyah misalnya, selama ini kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Penegakan dan perlindungan hukum serta perluasan akses terhadap sistem peradilan dengan demikian beririsan erat dengan pengakuan terhadap kebinekaan di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, alokasi anggaran bagi bantuan hukum dan jangkauan pelayanan organisasi bantuan hukum (OBH) serta paralegal komunitas sebagai ujung tombak, pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal masih terbatas. Data yang dihimpun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan adanya dominasi kasus-kasus tertentu dalam pendampingan OBH serta tidak meratanya komposisi penerima manfaat dari program tersebut, khususnya bagi perempuan dan masyarakat berpendidikan rendah. Di sisi lain, data yang ada juga menunjukkan tidak meratanya infrastruktur kelembagaan dan kebijakan di tingkat lokal (kabupaten/kota) bagi pelaksanaan program bantuan hukum, seperti yang tercermin dari tidak meratanya keberadaan OBH dan tidak adanya peraturan daerah pendukung serta alokasi anggaran untuk program tersebut.

Melalui kerja dalam sub tema Akses terhadap Keadilan, Yayasan Tifa akan bekerja bersama mitra strategis dan pemangku kepentingan lain, seperti BPHN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), untuk memastikan kerangka kebijakan bantuan hukum yang terpadu dari tingkat nasional hingga tingkat lokal sebagai dasar bagi alokasi anggaran yang ajeg melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Yayasan Tifa juga akan bekerja bersama mitra untuk mendorong peningkatan jumlah OBH di tingkat kabupaten/kota serta paralegal di tingkat desa serta peningkatan kapasitas mereka untuk memperbesar akses bagi masyarakat miskin dan marjinal terhadap bantuan hukum.

Program Saat Ini

Saat ini, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 167 kabupaten/kota yang memiliki OBH. Kerja dalam sub tema ini akan dilakukan di 2 provinsi prioritas yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh Steering Committee Nasional yang terdiri dari Yayasan Tifa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), BPHN, BAPPNEAS, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementrian Desa. Kerja Yayasan Tifa dalam tema ini akan menjadi bagian dari skema OSF Global Shared Framework on Legal Empowerment yang dilakukan bersama sembilan negara lainnya, termasuk tiga negara di wilayah Asia Pasifik yaitu Mongolia, Nepal, dan Pakistan. Selain itu, Yayasan Tifa juga mendukung kerja-kerja akses keadilan dalam hal penanganan peradilan anak, lewat pembentukan dan penguautan kapasitas Paralegal Anak di Bandung dan mendorong mekanisme local custom sebagai media penyelesaian sengketa hukum terkait anak yang saat ini tengah dijalankan di Bali. Yayasan Tifa juga terus melanjutkan program perlindungan hukum bagi kelompok marjinal dan minoritas, khususnya bagi buruh migran dan kelompok agama minoritas. Dalam kaitannya dengan buruh migran, Yayasan Tifa akan menitikberatkan kerjanya pada perluasan akses kelompok tersebut terhadap mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak serta penyelesaian konflik (redress mechanism).


Keadilan Transisi

Seorang aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) saat Aksi Kamisan pertama setelah perayaan ke-65 Kemerdekaan RI di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/8). FOTO: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo

Seorang aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) saat Aksi Kamisan pertama setelah perayaan ke-65 Kemerdekaan RI di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/8). FOTO: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo

Lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu adalah isu serius lain dalam penegakan hukum dan perwujudan keadilan di Indonesia. Salah satu fokus terkait perlindungan HAM adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Akuntabilitas tersebut diimplementasikan dengan pembentukan dua mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu, yakni melalui pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dalam kedua mekanisme tersebut, diharapkan hak-hak korban terpenuhi, baik hak atas keadilan maupun hak atas kebenaran, keadilan, dan hak atas pemulihan, diantaranya hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Namun, setelah 15 tahun sejak reformasi, pemenuhan hak-hak korban sulit diwujudkan dengan baik. Hak-hak korban yang mencakup hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan seolah hendak diwujudkan namun tak kunjung terlaksana. Pengadilan HAM Ad Hoc sempat dibentuk untuk dua perkara, namun gagal menghadirkan keadilan dan memberikan pemulihan kepada korban. KKR yang akan dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR, landasan formalnya melalui undang-undang  justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, pembentukan komisi KKR di Aceh pada tahun 2015 berdasar Qanun Nomor 17 Tahun 2013 merupakan momentum yang harus dijaga karena bisa berperan sebagai batu pijak untuk menghidupkan kembali proses di tingkat nasional.

Melalui kerja dalam sub tema Keadilan Transisi, Yayasan Tifa mendukung proses penyelesaian pelanggaran HAM paska konflik di Aceh. Secara umum, Yayasan Tifa akan membantu mitra strategis dan koalisi organisasi masyarakat sipil untuk membangun kapasitas KKR Aceh dan memperkuat pengorganisasian dan pendampingan kelompok-kelompok korban agar bisa berpartisipasi dengan baik dalam proses pencarian kebenaran dan rekonsialisasi. Di tingkat nasional, Yayasan Tifa akan bekerja dengan mitra strategis untuk mendokumentasikan dan membaca ulang kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan untuk advokasi jangka panjang serta menagih komitmen negara terhadap upaya penyelesaiannya secara menyeluruh. Upaya ini sudah dimulai tahun lalu melalui kerja bersama dengan ISSI dan LKK untuk Peristiwa 1965. Di tahun fiskal 2017, Yayasan Tifa akan memperluas cakupan dokumentasi dan pembacaan ulang kasus ini untuk kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.

Program Saat Ini

Saat ini, Yayasan Tifa bekerjasama dengan Kontras Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh mendukung kerja-kerja KKR Aceh sekaligus melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan para korban sebagai persiapan untuk kerja KKR Aceh dalam melakukan dokumentasi dan pencatatan kejadian. Selain itu, bersama dengan mitra di tingkat nasional, Yayasan Tifa terus bergerak mendorong upaya-upaya pengungkapan kebenaran lewat advokasi bersama.