market-1279188_960_720

Para pedagang perempuan di pasar tradisional. Foto: Pixabay/Monica Volpin

Semenjak transisi demokrasi di tahun 1998, perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang relatif stabil. Namun, ajegnya pertumbuhan tersebut ternyata dibarengi oleh melebarnya ketimpangan yang cukup signifikan. Selain dari meningkatnya Koefisien Gini, ketimpangan juga dapat dilihat dari kesenjangan laju pertumbuhan upah di pasar tenaga kerja antara tenaga kerja berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia khususnya antara wilayah perdesaan dan perkotaan serta antara kawasan Indonesia bagian barat dan bagian timur dapat dilihat dari tidak meratanya kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta air bersih dan sanitasi. Jika tak segera ditangani, ketimpangan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlambat laju pengurangan kemiskinan, memicu konflik sosial di masyarakat, serta memperluas praktik korupsi dan pengalokasian sumber daya yang tidak efisien.

Perbaikan kesetaraan ekonomi dapat dilakukan dengan melakukan revitalisasi tata kelola ekonomi di tingkat lokal, khususnya perdesaan, dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi semua warga.

Yayasan Tifa memandang, revitalisasi ekonomi perdesaan penting dilakukan karena wilayah perdesaan terus mengalami perlambatan pengurangan kemiskinan yang terjadi akibat meningkatnya ketimpangan. Selain itu, peningkatan ketimpangan di desa terjadi bersisian dengan rendahnya peningkatan upah dan penurunan jumlah kesempatan kerja di sektor pertanian. Terakhir, ada aliran surplus tenaga kerja berpendidikan rendah dari perdesaan ke sektor jasa dengan produktivitas rendah di perkotaan yang akhirnya meningkatkan ketimpangan pasar tenaga kerja.

Upaya ini juga menjadi strategis karena pemerintah semakin konsisten mendorong penguatan peran pemerintah desa untuk mengurus tata kelola pembangunan di wilayahnya. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peningkatan alokasi dana pembangunan ke wilayah perdesaan melalui skema alokasi dana desa (ADD) dan transfer dana desa untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dengan pengembangan kelembagaan ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).


Penguatan Tata Kelola Ekonomi Tingkat Lokal

Penguatan Tata Kelola Ekonomi Tingkat Lokal

Gambar 1. Bagan teori perubahan Yayasan Tifa untuk sub tema Penguatan Tata Kelola Ekonomi Tingkat Lokal

Revitalisasi ekonomi perdesaan juga harus ditujukan untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang demokratis, dimana warga mempunyai akses untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari usaha produktif yang dikembangkan lembaga ekonomi di tingkat lokal. Untuk itu, Yayasan Tifa melalui program di dalam sub tema Penguatan Tata Kelola Ekonomi di Tingkat Lokal akan mendorong masyarakat sipil untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong revitalisasi ekonomi perdesaan melalui pengembangan BUM Desa. Total anggaran tahun fiscal 2017 untuk sub tema Penguatan Tata Kelola Ekonomi Tingkat Lokal adalah sebesar US $454.382 atau setara dengan Rp5.952.404,200 yang terdiri atas alokasi dana untuk hibah mitra, operating grant dan pengelolaan pengetahuan.

Penguatan mekanisme dan kelembagaan kontrol warga terhadap BUM Desa serta pengembangan lembaga-lembaga ekonomi lokal alternatif juga harus menjadi prioritas. Dalam hal ini, Yayasan Tifa memutuskan untuk melakukan advokasi kebijakan, pengembangan sistem akuntabilitas berbasis warga, serta peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan lokal di tingkat nasional dan di tiga provinsi prioritas, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.


Pelayanan Publik yang Inklusif

Pelayanan Publik yang Inklusif

Gambar 2. Teori perubahan Yayasan Tifa untuk sub tema Pelayanan Publik yang Inklusif

Lebih lanjut, melalui sub tema Pelayanan Publik yang Inklusif, Yayasan Tifa akan melanjutkan kerja-kerjanya dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Sebab, pelayanan publik yang inklusif merupakan kunci bagi pencapaian SDGs dan upaya pengurangan ketimpangan dengan memastikan bahwa kelompok-kelompok marjinal, minoritas, dan rentan mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan (Goal 4), pelayanan kesehatan (Goal 3), air dan sanitasi (Goal 6), pekerjaan yang layak (Goal 8), serta infrastruktur (Goal 9). Yayasan Tifa akan mendorong terbangunnya sistem pelayanan publik dan penyediaan dasar yang transparan dan akuntabel, bersih dari korupsi, dan bebas diskriminasi di tingkat kabupaten dan kota. Berkaitan dengan hal ini, Yayasan Tifa pun akan memfokuskan kerjanya pada proses perencanaan anggaran dan kebijakan yang tanggap serta pengadaan barang dan jasa yang terbuka, khususnya di lembaga-lembaga publik. Yayasan Tifa juga akan melanjutkan kerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP) melalui skema operating grants untuk mendorong terbentuknya Fasilitas Pendukung SDGs di Indonesia.

Total anggaran tahun fiskal 2017 untuk sub tema Pelayanan Publik yang Inklusif adalah sebesar US $ 276.331 atau setara Rp3.619.936,100 yang terdiri atas alokasi dana untuk hibah mitra, operating grant, dan pengelolaan pengetahuan.